Selasa, Januari 18, 2022

Dekret Presiden 5 Juli Awal Kediktatoran

Must Read

Dekret Presiden 5 Juli merupakan bentuk kediktatoran Presiden Soekarno mengendalikan parlementer menuju Demokrasi Terpimpin yang bersifat radikal dan konservatif.

aksiografi.com – Periode 1959 – 1965 merupakan periode politik Indonesia yang didominasi oleh Soekarno. Periode inilah terjadi ketegangan politik yang sangat besar antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Di mana era sebelumnya, 1950an adalah dekade kisruh Indonesia. Dekade yang penuh pergolakan baik fisik seperti pemberontakan DI/TII, PRRI-Permesta dan lainnya maupun pergolakan di parlemen.

Undang-Undang Dasar Sementara

Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat (RIS), Undang-Undang Dasar RIS dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) hingga terbentuk Badan Konstituante hasil Pemilu 1955. Sejak tanggal 10 November 1956, Badan Konstituante diberi tugas membuat undang-undang dasar. Namun badan ini tidak mampu merampungkan tugasnya hingga meletusnya PRRI-Permesta 1958.

Dekret Presiden 5 Juli dikeluarkan karena terjadinya perdebatan di Sidang Majelis Konstituante yang cukup alot dan memakan cukup lama dari tahun 1956 hingga 1959. Perdebatan itu adalah perdebatan ideologi yang setiap kelompok mengemukakan gagasan-gagasannya untuk mengajukan ideologi yang akan dijadikan dasar negara Republik Indonesia.

Kelompok Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara dan meminta kelompok lain untuk menyampaikan juga gagasan secara terbuka jika memang memiliki konsep kenegaraan yang jelas. Perdebatan terus terjadi selama dua tahun tidak tidak memberikan kepastian. Desakan dari luar agar kembali kepada UUD 1945 semakin menguat yang akhirnya Soekarno menyambut baik.

Suasana Sidang Konstituante menyikap dekret presiden 5 Juli

Pada 22 April 1959, Soekarno menganjurkan agar bangsa dan negara Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Konstituante. Anjuran Soekarno mendapat pro dan kontra anggota konstituante.

Sebulan kemudian, pada 30 Mei 1959, Badan Konstituante melakukan pemungutan suara. Hasilnya menunjukkan 269 suara yang menyetujui UUD 1945 dan 199 suara yang tidak menyetujui. Namun dianggap tidak kuorum. Pemungutan suara diulang pada tanggal 1-2 Juni 1959 namun gagal karena tidak kuorum. Sehari setelahnya Konstituante mengadakan reses (persidangan dihentikan sebagai masa peristirahatan dari kegiatan bersidang).

Baca Juga:   Isradi Zainal Mengusulkan Safety City

Dekret Presiden 5 Juli 1969

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal A.H. Nasution atas anama Pemerintah.Penguasa Perang Pusat (Peperpu) mengeluarkan peraturan yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Masa-masa yang tak menentu itu dimana rancangan UUD baru tidak klar karena poliitik kepentingan mewarnai Konstituante.

Sebulan sebelum Dekrit dikeluarkan, Soekarno berada di Jepang. Tanggal 16 Juni 1959 Ketua Umum PNI Suwirjo mengirim kawat (pesan) kepada Soekarno terkait kondisi politik tanah air agar mendekretkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.

Di bulan-bulan itu Soekarno bekerja keras untuk mengeluarkan Dekrit. Dengan dukungan PNI, Angkatan Darat dan kepala staf yang loyal kepadanya, Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959.

Realitas politik masa itu mengantarkan Soekarno mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Awalnya hanya reaksi terhadap kepalsuan dan sifat memecah belah dari pemerintahan parlementer pada tahun 1950an. Partai-partai tidak menyetujui sebuah kabinet setelah jatuhnya kabinet Ali Sastoramidjojo kedua pada 1957 atau sebuah Undang-Undang Dasar untuk menggantikan UUD Sementara 1950.

Demokrasi parlementer semakin didiskreditkan oleh ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mempertahankan kendali di provinsi-provinsi serta keikutsertaan para anggota Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dalam pemberontakan PRRI/Permesta dan kekacauan lainnya.

Sejak 1959, partai-partai terus berkembang dan terlalu mempertahankan kepentingan kelompok masing-masing dan tidak banyak memikirkan kepentingan nasional. Pada 1959, Soekarno mendorong partai-partai untuk “mengubur diri sendiri” dan Demokrasi Terpimpin adalah bagian dari sistem yang dirancang untuk mengurangi akses partai ke kekuasaan negara.

Dekrit Presiden No. 7 tahun 1959 meminta semua partai untuk menaati Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan MANIPOL-USDEK serta berupaya untuk menghilangkan partai-partai kecil dengan meminta semua partai untuk minimal memiliki 150 anggota yang tersebar di 65 daerah pemilihan. Pada 1960, Soekarno mengeluarkan Dekrit yang melarang partai-partai yang pernah terlibat dalam pemberontakan melawan negara. Hal ini digunakan untuk melarang Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), tetapi membiarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kemudian dilakukan pelarangan lainnya yang hanya menyisakan 11 partai sah pada akhir Demokrasi Terpimpin.

Baca Juga:   KPU Salah Hitung Suara Pileg di Surabaya

Demokrasi Terpimpin

Transisi menuju Demokrasi Terpimpin dimulai dengan pernyataan bahwa negara dalam keadaan darurat dan pengangkatan Soekarno sebagai Perdana Menteri oleh dirinya sendiri, dan berakhir dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang asli pada 5 Juli 1959 oleh Soekarno.

Pidato Soekarno Dekret Presiden 5 Juli

Retorika Demokrasi Terpimpin bersifat radikal dan konservatif. Pada satu sisi, Soekarno mengajak bangsa untuk menyelesaikan Revolusi yang belum selesai dan memasukkan ide-ide Marxis secara luas dalam begitu banyak pernyataan ideologisnya, terutama Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Dia memuji PKI, berupaya melinduginya dari permusuhan Angkatan Darat dan mendorong partisipasinya dalam lembaga-lembaga negara.

Pada sisi lain, Soekarno selalu menghindari konflik kelas, mendorong pandangan negara korporatis di mana tidak ada konflik kepentingan mendasar antara kelompok-kelompok sosial berbeda. Dia terutama menolak apa yang dijelaskannya sebagai gagasan demokrasi Barat 50% + 1, yang memungkinkan tirani mayoritas.

Secara kelembagaan, gambarannya juga membingungkan. PKI menggunakan perlindungan Soekarno dan iklim ideologis yang mendukung untuk mengembangkan keanggotannya dengan cepat. Sementara itu, sebagai dampak undang-undang, keadaan darurat dan nasionalisasi aset Belanda, Angkatan Bersenjata semakin kokoh dalam pemerintahan dan ekonomi.

Semakin umum untuk membicarakan segitiga politik yang terdiri dari Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI yang kekuatannya masing-masing sangat berbeda. Ketidakpastian tentang ke mana arah Demokrasi Terpimpin justru membawa negara dalam berkontribusi bagi tumbuhnya ketegangan pada 1960an, yang berpuncak pada upaya kudeta Gestapu pada 30 September 1965 dan berakhir dengan kejatuhan Presiden Soekarno.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest News

Kapuk Randu sebagai Penanda Musim

Kapuk randu sebagai penanda musim. Pohon kapuk saat buahnya mulai merekah dan siap berjatuhan menjadi penanda akan masuknya Monsun...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img