Minggu, Juli 25, 2021

Rekonstruksi Kedaulatan Pangan Indonesia

Must Read

Rekonstruksi kedaulatan pangan Indonesia menjadikan alam yang secara kodrati merupakan sumber kehidupan manusia yang harus dikelola secara adil lestari.

Oleh: Emban Ibnurusyd Mas’ud

aksiografi.com – Rostow (1956) pernah menyatakan bahwa kemajuan akan terjadi jika ada transformasi dari sektor pertanian menuju industri dan jasa. Pandangan ini memicu Indonesia yang awalnya lebih mengutamakan sektor pertanian, kini turut mengembangkan sektor industri dan jasa.

Namun, hal di atas bukannya tanpa masalah. Fakta krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 justru menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi garda penyelamat atas meledaknya pengangguran yang berasal dari lumpuhnya sektor industri. Hal tersebut menjadi pelajaran tambahan bahwa pembangunan berbasis industri memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap gejolak ekonomi global.

Kementerian pertanian melalui RAPBN 2017 mendapatkan 23,9 triliun rupiah dan masuk ke dalam 10 besar kementerian yang mendapatkan anggaran tertinggi pada periode ini. Investasi ini secara politik merupakan salah satu langkah kunci pemerintah menghadapi beragam potensi distabilitas akibat krisis perekonomian global.

Paradoksnya, menurut publikasi Kementerian Pertanian menyatakan bahwa pekerjaan di sektor pertanian (utamanya buruh tani) menyumbang 23 % angka kemiskinan penduduk Indonesia (secara nominal berarti sekitar 180.000 orang). Persoalan kesenjangan antara produsen dengan konsumen ini kemudian menjadi tantangan bagi pengembangan sektor pertanian.

Konstruksi Revitalisasi Pertanian Indonesia

Determinasi manusia sebagai homo economicus dewasa ini mengambil konsekuensi kepada lingkungan. Alam yang secara kodrati merupakan sumber kehidupan manusia diperlakukan sebagai barang yang dikelola dengan berorientasi profit, jangka pendek dan pragmatis.

Pengalaman ini telah pernah terjadi di Indonesia. Pemerintah orde baru pernah meluncurkan program “Revolusi Hijau” yang berhasil merubah kondisi negara dari pengimpor beras menjadi negara swasembada beras. Kondisi ini bertahan selama periode pertengahan hingga akhir 1980-an. Selebihnya muncul beragam permasalahan mulai dari berkurangnya daya dukung lahan akibat penggunaan pupuk kimia berlebih, ketergantungan tanaman terhadap pupuk dan pestisida, degradasi lahan berhutan menjadi lahan pertanian, hingga bencana alam akibat penyalahgunaan fungsi lahan.

Baca Juga:   Platoisme adalah Aristokrasi Gaya Baru
Baca Juga:   Platoisme adalah Aristokrasi Gaya Baru

Kegagalan di atas merupakan kegagalan kesadaran berpikir secara holistik dan hampir seluruh negara pun baru mulai menyadari arti penting pembangunan berkelanjutan. Para pemimpin dunia kemudian mulai menyusun visi bersama dalam bentuk Millenium Development Goals (MDGs) yang gagal mencapai targetnya dan kini direvisi dan dilanjutkan melalui visi baru yaitu Sustainable Development Goals (SDGs). Bahkan telah tertuang dalam kebijakan Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada konteks pangan, Indonesia melalui program pertaniannya berambisi kembali melakukan swasembada pangan salah satunya swasembada beras. Kaitannya dengan dua wacana di atas adalah keinginan kembali bangsa ini menjadi “raja beras” namun disisi lain kita harus mengatasi dampak kegagalan yang dihasilkan oleh orde baru.

 Ketahanan Pangan vs Kedaulatan Pangan

Kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Nawacita atau Sembilan Agenda Perubahan untuk Indonesia. Pada agenda ketujuh disebutkan secara jelas “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik” yang kemudian diwujudkan dalam lima program salah satunya adalah membangun kedaulatan pangan.

Dokumentasi KPU tahun 2014 terhadap pewujudan pembangun kedaulatan pangan di atas dilakukan melalui lima pendekatan yaitu membangun kedaulatan pangan berbagis agribisnis kerakyatan; stop impor pangan khusus untuk komoditas beras, jagung dan daging sapi; stop impor pangan khusus untuk komoditas kedelai, bawang merah dan cabai merah; reforma agraria dan; penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi pertanian.

Hal di atas menunjukkan kepada kita bahwa arah pertanian kita kepada Kedaulatan Pangan bukan Ketahanan Pangan. Bukti tercapainya ketahanan pangan di masa lalu belum menjamin kondisi pangan lokal, tidak berkelanjutan dan tidak mampu mengangkat martabat petani Indonesia. Melalui strategi Jokowi, kondisi di atas diperbaharui dengan mengintrusi pandangan lama (ketahanan pangan) menuju kedaulatan pangan.

Membangun Kedaulatan Pangan dari Hutan      

Bagaimana melakukan rekonstruksi kedaulatan pangan Indonesia dari hutan? Pertanyaan itu sebaiknya dijawab dengan mengemukakan data dan fakta yang ada. Kemiskinan masyarakat yang berada di sekitar bahkan di dalam hutan menjadi perkerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah. Data kemiskinan yang telah dipaparkan sebelumnya apabila ditelusuri lebih lanjut maka kontribusi sebarannya paling banyak berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan (state forest).

Baca Juga:   Puasa: Menapak Jalan Kearifan Hidup

Permasalahan ini sebenarnya telah diberikan ruang oleh Kementerian Kehutanan untuk diisi dan dikelola dengan baik sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mempertahankan eksistensi wilayah hutan. Program perhutanan sosial merupakan sekumpulan jalur alternatif mencapai tujuan itu. Program ini memiliki banyak bentuk sebagai Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan beberapa skema lainnya.

Baca Juga:   Puasa: Menapak Jalan Kearifan Hidup

Ada yang menarik dari beragam skema perhutanan sosial, yakni peluang untuk mengintegrasikan antara hutan dengan penyediaan pangan masyarakat. Secara sosial budaya pun telah pernah menunjukkan gejala keberhasilan penyediaan pangan dari dalam hutan.

Di wilayah Jawa telah diperkenalkan oleh Perum Perhutani integrasi tanaman kehutanan dengan tanaman Padi Gogo. Di wilayah Luwu dan sekitarnya (Provinsi Sulawesi Selatan) identik dengan makanan kapurung berbahan baku sagu yang berasal dari hutan. Sama halnya dengan Kabupaten Bantaeng, walaupun tidak sepepuler dengan kapurung, tetapi masyarakat memiliki pangan alternatif pengganti beras yang bersumber dari tanaman lokal yang disebut tasabbe (Canna edulis).

Pengembangan program perhutanan sosial melalui integrasi tanaman kehutanan dan pertanian dapat mendorong program Kementerian Pertanian tanpa merusak nilai utama pengelolaan hutan. Para ahli telah banyak memperkenalkan bentuk-bentuk pengelolan hutan yang terintegrasi dengan sektor pertanian seperti Agroforestry, Agrosilvopastural, dll.

Hal ini dapat menjadi acuan revitalisasi hutan ditengah-tengah pembangunan peradaban baru. Peradaban yang dibangun dari perdesaan, kedaulatan pangan yang terbentuk melalui kesejahteraan petaninya. Rekonstruksi kedaulatan pangan Indonesia sudah menjadi keharusan.

Penulis: Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

- Advertisement -spot_img

1 KOMENTAR

Comments are closed.

- Advertisement -spot_img

Latest News

7 Tahapan Teknik Budidaya Kacang Panjang agar Hasil Melimpah

7 tahapan teknik budidaya kacang panjang agar menghasilkan buah yang melimpah. Caranya mulai dengan memperhatikan persyaratan tumbuh hingga pengelolaan pasca panen.
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img