RUU Kesehatan 2023: Pro dan Kontra dalam Transformasi Kesehatan di Indonesia

Date:

RUU Kesehatan 2023 menjadi pro dan kontra dalam upaya melakukan transformasi kesehatan di Indonesia. Pihak kontra datang dari Ikatan Dokter Indonesia.

aksiografi.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini telah mengesahkan RUU Kesehatan 2023 dan menjadi perbincangan hangat di kalangan tenaga kesehatan (nakes). Meskipun disahkan, pengesahan RUU ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Mereka menganggap pengesahan itu terlalu terburu-buru dalam prosesnya. Sebagai informasi, RUU Kesehatan merupakan inisiatif DPR RI tahun lalu, sedangkan pemetaan masalah kesehatan oleh Kementerian Kesehatan baru saja selesai pada April 2023.

Salah satu hal yang mencuat adalah dominasi organisasi profesi kesehatan dalam RUU Kesehatan 2023. Pemerintah berpendapat bahwa beberapa masalah dalam sektor kesehatan dapat terselesaikan melalui RUU ini, termasuk penciptaan dokter spesialis. Namun, beberapa pihak mempertanyakan dominasi ini. Mereka menganggap itu dapat menghambat pertumbuhan jumlah dokter spesialis di Indonesia yang masih jauh dari standar internasional.

Isi RUU Kesehatan 2023 juga memuat perubahan dalam persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan. Persyaratan baru ini mencabut kewajiban tenaga kesehatan untuk memiliki surat rekomendasi dan surat keterangan sehat dari organisasi profesi terkait. Ini menuai kekhawatiran dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berpendapat bahwa surat rekomendasi tersebut penting untuk memastikan integritas dan etika tenaga kesehatan.

Selain itu, penghapusan alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari RUU Kesehatan 2023 juga menuai perdebatan. Pemerintah berpendapat bahwa hal ini bertujuan untuk lebih memfokuskan pada kualitas pengelolaan anggaran dan program kesehatan. Namun, penghapusan ini tidak sesuai dengan amanat Deklarasi Abuja dari WHO yang menetapkan alokasi minimal 10% dari anggaran untuk sektor kesehatan.

Satu hal lagi yang menjadi sorotan adalah kemudahan pemberian izin untuk dokter asing. RUU Kesehatan 2023 memuat persyaratan bagi dokter asing yang ingin berpraktik di Indonesia. Beberapa pihak mempertanyakan ketentuan ini dan menyoroti perlindungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun terdapat pro dan kontra, UU Kesehatan 2023 juga memiliki beberapa aspek yang perlu penyermpurnaan. Misal upaya preventif dan promotif, akses layanan kesehatan yang mudah, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, serta peningkatan jumlah dan pemerataan dokter spesialis. Pemerintah berharap bahwa pengesahan RUU ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif di Indonesia.

Pengesahan RUU Kesehatan 2023 merupakan bagian dari transformasi kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah telah melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan RUU ini, namun tetap terdapat perdebatan dan kritik terhadap beberapa isinya.

Dalam konteks perdebatan ini, penting bagi masyarakat untuk memahami implikasi dari UU Kesehatan 2023 terhadap sektor kesehatan di Indonesia. Semua pihak harus terlibat dalam dialog terbuka dan konstruktif untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem kesehatan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Subscribe

Popular

More like this
Related

Membangun Landasan Perbankan yang Kuat: Dari Nasionalisasi hingga Transformasi Bank Indonesia

aksiografi.com – Sejarah perbankan Indonesia mencatat peristiwa penting dengan...

Sejarah Terbentuknya Bank Indonesia: Dari Kolonialisme Menuju Kedaulatan Ekonomi

Pelajari sejarah terbentuknya Bank Indonesia, dari Yayasan Bank Indonesia...

Hari Jurnalis Olahraga Sedunia: Melintasi Garis Waktu Bersama Para Pemangku Cerita

aksiografi.com – Dalam gemuruh sorak-sorai penonton dan teriakan penuh...

Hari Kelautan Nasional 2024: Menelusuri Keajaiban dan Tantangan Laut Indonesia

Merayakan Hari Kelautan Nasional 2024, kita menelusuri keajaiban dan...