Supersemar 1966, sebuah dokumen penting namun kontroversial dalam sejarah politik Indonesia, ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, memberikan kekuasaan kepada Panglima Angkatan Darat Soeharto. Artikel ini menjelaskan latar belakang, kontroversi, dan dampak Supersemar dalam peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.
aksiografi.com – Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal dengan Supersemar merupakan sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Dokumen ini memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto, untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban selama situasi kacau pasca pembantaian di Indonesia pada tahun 1965-1966. Singkatan “Supersemar” juga dianggap sebagai plesetan dari nama Semar, tokoh mistik dalam mitologi Jawa yang sering muncul dalam pertunjukan wayang.
Supersemar menjadi instrumen kunci dalam pengalihan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) kemudian mengangkat Supersemar menjadi resolusi semi-konstitusional yang tidak dapat dibatalkan oleh Soekarno. Resolusi ini menyatakan bahwa Supersemar tidak lagi memiliki kekuatan hukum setelah “terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum” pada tahun 1971.
Latar Belakang Supersemar
Latar belakang dari Supersemar adalah upaya kudeta yang gagal pada tanggal 30 September 1965 yang dilakukan oleh Gerakan 30 September yang membunuh enam jenderal senior dan satu perwira Angkatan Darat. Soeharto dan angkatan bersenjata berhasil mengalahkan gerakan tersebut, dan dalam prosesnya, kekuasaan Soekarno sebagai presiden perlahan-lahan surut.
Pada tanggal 11 Maret 1966, ketika demonstrasi mahasiswa berlangsung di Jakarta, pasukan tanpa lencana mengepung istana kepresidenan di mana rapat kabinet sedang berlangsung. Soekarno disarankan untuk meninggalkan rapat tersebut dan pergi ke Istana Bogor. Tiga jenderal Angkatan Darat kemudian menemui Soekarno di Istana Bogor dan membawa Supersemar yang telah ditandatangani oleh Soekarno. Keesokan harinya, Soeharto menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh Supersemar untuk melarang PKI dan menangkap lima belas menteri loyalis Soekarno.
Supersemar memicu peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Pada tahun 1967, MPRS mencopot kekuasaan Soekarno dan menunjuk Soeharto sebagai pelaksana tugas presiden. Dua tahun kemudian, Soeharto resmi menjadi presiden Indonesia dan memerintah hingga tahun 1998.
Meskipun kontroversial dan masih menjadi perdebatan, Supersemar tetap menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia. Proses peralihan kekuasaan yang dipicu oleh Supersemar telah membentuk arah politik Indonesia selama beberapa dekade yang akan datang.
Isi Supersemar
Dokumen negara ini beredar dalam tiga versi dan tidak ada satu pun Supersemar yang asli. Ketiga versi Supersemar 1966 itu datang dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, Sekretariat Negara (Setnag), dan Akademi Kebangsaan.
Meski memiliki beberapa versi namun terdapat beberapa pokok pikiran yang diakui Orde Baru dan kemudian menjadi acuan. Berikut isi Supersemar itu:
1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi;
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya; dan
3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.
Kontroversi Mengenai Supersemar: Misteri Naskah Asli yang Belum Terpecahkan
Supersemar telah menjadi sumber kontroversi karena naskah aslinya masih belum ditemukan. Eros Djarot dalam bukunya yang berjudul Misteri Supersemar pada tahun 2006 menyatakan bahwa “Dokumen penting negara tersebut tampaknya hilang dan hingga hari ini masih dianggap ‘hilang’.”
Para tokoh utama dalam peristiwa Supersemar, seperti yang diungkapkan oleh Eros, yang saat itu masih hidup, tetap diam. Peristiwa sejarah yang melibatkan keaslian ‘Supersemar’ menjadi misteri yang belum terpecahkan.
Dalam buku Kontroversi Supersemar: Dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto yang ditulis oleh Tim Lembaga Analisis Informasi (LAI) pada tahun 1998, beberapa pertanyaan misterius tentang Supersemar disorot:
Siapa yang menyimpan naskah asli Supersemar?
Apakah Supersemar benar-benar merupakan legalisasi atas coup d’etat yang dilakukan secara terselubung oleh Jenderal Soeharto terhadap Bung Karno?
Tidak bisa disangkal bahwa Supersemar menjadi legitimasi awal bagi pemerintahan Orde Baru yang kemudian berkuasa selama 32 tahun. Supersemar menjadi titik balik dalam transisi kekuasaan dari Bung Karno kepada Jenderal Soeharto, menandai berakhirnya sebuah era.
Upaya pencarian naskah asli Supersemar juga telah dilakukan. Namun, keluarga salah satu tokoh kunci Supersemar, yaitu Menhan/Pangab di Era Soeharto, Jenderal Muhammad Jusuf, menolak adanya naskah tersebut dalam kepemilikan mereka. Pencarian juga dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), namun belum membuahkan hasil positif.
Masih menjadi misteri, 58 tahun setelah peristiwa Supersemar, keberadaan naskah aslinya tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan.
