Sistem pengadilan Majapahit, Dhyaksa, memiliki struktur bertingkat mulai dari tingkat desa dipimpin oleh Astina hingga di tingkat kerajaan yang dipimpin oleh Rakryan Mahamantri atau Patih.
aksiografi.com – Pada masa Kerajaan Majapahit yang kaya akan budaya dan kebijaksanaan, sistem pengadilan atau Dhyaksa memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan perselisihan. Dalam sebuah perjalanan sejarah yang kini menjadi warisan kita, sistem pengadilan ini memberikan inspirasi bagi upaya penegakan hukum saat ini.
Dalam sistem pengadilan Majapahit, Dhyaksa memiliki tugas mulia dalam menangani masalah peradilan di kerajaan tersebut. Dhyaksa, yang juga dikenal sebagai hakim, bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan. Mereka memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa dan menjatuhkan hukuman berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Pengadilan di zaman Majapahit memiliki struktur yang terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari pengadilan tingkat desa hingga tingkat kerajaan. Pengadilan tingkat desa, yang dikenal sebagai “Astina,” bertugas menyelesaikan sengketa di masyarakat setempat. Sementara itu, pengadilan tingkat kerajaan, yang dikenal sebagai “Bhumi,” merupakan tingkat yang lebih tinggi dalam sistem pengadilan. Di tingkat puncak, terdapat pengadilan kerajaan yang dikenal sebagai “Wanua” dan dipimpin oleh pejabat tertinggi seperti Rakryan Mahamantri atau Patih.
Sistem pengadilan Majapahit menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat setempat dengan hukum agama Hindu-Buddha yang mendominasi saat itu. Penggunaan kedua jenis hukum ini mencerminkan kearifan dalam menyelesaikan perselisihan dan mengatur perilaku serta tindakan individu. Dalam menjalankan tugas mereka, Dhyaksa diharapkan mengambil keputusan yang bijaksana dan adil, mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.
Selain itu, sistem pengadilan Majapahit juga menonjolkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Sidang pengadilan diadakan di tempat-tempat umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyaksikan proses pengadilan dan memberikan pendapat atau kesaksian mereka jika diperlukan. Hal ini mencerminkan semangat partisipasi dan transparansi yang menjadi landasan dalam sistem pengadilan Majapahit.
Setelah pengadilan, Dhyaksa memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan keputusan yang diambil. Hukuman yang diberikan dapat berupa denda, pengasingan, kerja paksa, atau hukuman fisik, tergantung pada tingkat pelanggaran dan norma yang berlaku pada saat itu.
Meskipun sudah berabad-abad berlalu, sistem pengadilan Dhyaksa di zaman Kerajaan Majapahit masih memiliki pengaruh yang dirasakan hingga saat ini. Nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan partisipasi masyarakat yang terpancar dari sistem tersebut terus menjadi inspirasi bagi upaya penegakan hukum di zaman modern.
Sejarah sistem pengadilan Dhyaksa pada masa Kerajaan Majapahit mengajarkan kita pentingnya mengedepankan keadilan, menyelesaikan perselisihan dengan bijaksana, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengadilan. Warisan ini menjadi pijakan bagi sistem peradilan yang adil dan transparan yang kita kenal saat ini.
