Jejak sejarah awal kedaulatan rakyat di masa Yunani Kuno menyoroti peran penting polis Athena dan praktik demokrasi pada pasar agora.
aksiografi.com – Di tengah riak-riak lautan Aegea yang menyapu pantai-pantai berbatu, terbentang kumpulan kota-negara Yunani Kuno yang menghidupkan awal peradaban Barat. Namun, di balik keindahan alam dan arsitektur yang megah, tersembunyi konsep yang menggerakkan tonggak demokrasi: kedaulatan rakyat. Istilah ini mungkin hanya dua kata, namun di dalamnya terkandung esensi penuh tentang pemerintahan oleh banyak orang. Sejarah awal kedaulatan rakyat mengantarkan kita pada perjalanan di masa Yunani Kuno yang menandai fondasi dari sistem politik demokrasi yang kita kenal saat ini.
Cikal Bakal Kedaulatan Rakyat: Pertarungan di Pasar Agora
Sejarah awal kedaulatan rakyat berakar dalam praktik pemerintahan kota-negara atau polis di Yunani Kuno. Polis adalah komunitas yang memiliki otonomi politik dan ekonomi, dan di dalamnya terdapat kerumunan warga yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Pasar agora, tempat utama bertemunya warga, menjadi ajang tak hanya untuk berdagang, namun juga berdiskusi mengenai urusan publik. Di sinilah benih-benih kedaulatan rakyat pertama kali ditanam.
Athena dan Cikal Bakal Demokrasi
Di antara berbagai polis Yunani, Athena, dengan kota-negara polis Athens-nya, memiliki peran penting dalam pembentukan konsep kedaulatan rakyat. Pada abad ke-6 SM, reformasi politik oleh tyrants seperti Solon dan Kleisthenes membuka jalan bagi partisipasi lebih luas dari rakyat. Kleisthenes, terutama, dikenal karena membagi warga Athens ke dalam “fyle” atau suku-suku, bukan hanya berdasarkan asal keturunan, melainkan berdasarkan wilayah tempat tinggal. Ini memberikan kesempatan lebih banyak warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Ekklesia dan Pemerintahan Rakyat
Pada tahun 508 SM, reformasi-per-reformasi mengantarkan bangkitnya ekklesia, majelis umum warga yang berkumpul di bawah terik matahari untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan terkait kebijakan kota-negara. Ekklesia menjadi wadah penting bagi partisipasi rakyat dalam menentukan hukum, kebijakan, dan urusan perang. Setiap warga dewasa berhak hadir dan memberikan suara, menandai tahap awal implementasi kedaulatan rakyat.
Dewan Bangsawan dan Pengawasan Terhadap Pemerintah
Selain ekklesia, bangsa Athenian juga mendirikan boule, dewan bangsawan yang terdiri dari 500 warga yang dipilih secara acak dari masing-masing suku. Tugas boule adalah mempersiapkan agenda untuk ekklesia dan mengawasi pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Inilah bentuk awal pengawasan terhadap pemerintah yang menjadi karakteristik penting dari kedaulatan rakyat.
Persoalan Ostrakisme: Kontroversi dalam Kedaulatan Rakyat
Namun, meskipun terdapat semangat partisipasi dan pengambilan keputusan bersama dalam kedaulatan rakyat, konsep ini juga memiliki sisi kontroversial. Salah satu contohnya adalah praktik ostrakisme, di mana warga dapat memberikan suara untuk mengusir salah satu warga yang dianggap berpotensi membahayakan keseimbangan politik. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem demokratis awal, terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh mayoritas.
Akhir dan Warisan Kedaulatan Rakyat di Yunani Kuno
Puncak eksistensi kedaulatan rakyat di Yunani Kuno terjadi selama abad ke-5 SM, terutama selama Perang Persia dan Zaman Keemasan Athens. Namun, setelah kekalahan Athens dalam Perang Peloponnesos, demokrasi perlahan-lahan mengalami kemunduran dan digantikan oleh otoritarianisme.
Meskipun masa kejayaannya terbatas, warisan kedaulatan rakyat di Yunani Kuno tetap berdampak besar. Konsep ini memberikan dasar filosofis dan praktis bagi perkembangan demokrasi di masa mendatang. Pengalaman rakyat Athens membuktikan bahwa partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan adalah sebuah ide yang kuat dan mampu membentuk masyarakat yang lebih inklusif.
Pesan dari Masa Lalu untuk Masa Depan
Sejarah awal kedaulatan rakyat di masa Yunani Kuno memberikan kita pelajaran berharga tentang arti penting partisipasi rakyat dalam proses politik di era modern. Meskipun terjadi di zaman yang berbeda, nilai-nilai ini tetap relevan dalam konteks demokrasi modern. Kita dapat belajar dari kesalahan dan keberhasilan masa lalu dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Kedaulatan rakyat, yang ditanamkan dalam lembah-lembah Yunani Kuno, terus menjadi panggilan untuk mewujudkan aspirasi demokrasi sejati di seluruh dunia.
