Pemilihan Presiden Indonesia 2024 mengenai kontestasi politik untuk memilih pemimpin baru. Sejarah, dinamika politik, dan proses pemilihan umum yang melibatkan berbagai partai politik nasional.
aksiografi.com – Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024, dikenal juga sebagai Pilpres 2024, menjadi sorotan utama sebagai ajang demokrasi kelima di tanah air. Tujuannya adalah untuk menentukan pemimpin dan wakil pemimpin Republik Indonesia selama periode 2024–2029. Tanggal pelaksanaan ditetapkan pada Rabu, 14 Februari 2024, bersamaan dengan Hari Valentine, menandai sebuah momen penting bagi warga negara Indonesia.
Kontestasi politik ini muncul sebagai hasil dari purna tugas Presiden Joko Widodo setelah dua periode kepemimpinan, sesuai dengan ketentuan konstitusi yang melarangnya mencalonkan diri lagi. Meskipun sebelumnya terjadi dinamika politik di mana ada kelompok tertentu mengisukan menambah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Usulan itu kemudian kandas lalu ada isu menyusul untuk menunda Pilpres atau menambah masa jabatan Presiden dengan alasan kestabilan ekonomi negara terkait pemulihan pasca Covid-19. Namun reaksi masyarakat Indonesia menentang penundaan pemilu sehingga pemilu tetap berjalan sesuai dengan agenda.
Pemilihan ini juga mencakup pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD di seluruh Indonesia, sementara pemilihan kepala daerah baru dijadwalkan pada 27 November 2024.
Dalam sejarah pemilihan presiden sejak 2014, dominasi dua kandidat calon presiden dan calon wakil presiden telah menjadi tren. Kandidat dari partai pendukung pemerintahan dan oposisi bersaing untuk meraih dukungan masyarakat. Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, berhasil mempertahankan kemenangan pada 2014 dan 2019. Namun, perlu dicatat perbedaannya dengan pemilihan presiden sebelumnya pada 2004 dan 2009, di mana terdapat lebih dari dua kandidat peserta.
Pemilihan presiden Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali, sesuai Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya pada 2024, presiden petahana Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat ikut serta dalam kontestasi politik.
Pada pemilihan sebelumnya, Joko Widodo terpilih kembali bersama Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden. Prabowo Subianto, yang sebelumnya menjadi pesaing, kemudian mendapat mandat sebagai Menteri Pertahanan pasca rekonsiliasi pada Juli 2019. Dinamika politik terus berubah dengan bergabungnya Gerindra dan PAN ke Koalisi Indonesia Maju pada 2020.
Pelaksanaan pemilihan umum presiden diatur oleh Pasal 6A dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara, dan setidaknya 20% suara tersebar di lebih dari setengah provinsi, maka akan dilakukan putaran kedua. Hingga saat ini, pemilihan dua putaran hanya pernah terjadi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004.
Partai politik memiliki peran sentral dalam pemilihan presiden, di mana partai-partai nasional berlomba-lomba untuk mengusung pasangan calon mereka. PDI-P menjadi satu-satunya partai yang dapat mengusulkan pasangan kandidat tanpa berkoalisi, karena memenuhi syarat ambang batas presiden. Partai-partai nonparlemen juga turut memberikan dukungan kepada calon presiden pilihan mereka, menciptakan dinamika politik yang menarik dalam peta politik Indonesia.
Sebagai bagian dari proses demokratisasi, pemilihan umum presiden tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Dengan melibatkan berbagai partai politik dan mendekati perubahan kepemimpinan, rakyat Indonesia akan menentukan arah masa depan negara mereka pada hari Rabu, 14 Februari 2024..
