Pertemuan Kritis Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations membahas ancaman Artificial Intelligence (AI) yang diciptakan manusia.
aksiografi.com – Peristiwa bersejarah menghiasi agenda internasional saat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan pertemuan perdana mereka untuk membahas kecerdasan buatan (AI) pada hari Selasa, 18 Juli 2023.
Polisi Dunia tak lagi berhadapan dengan alien, makhluk luar angkasa, atau entitas asing lainnya, seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Kini manusia harus berhadapan dengan ciptaan mereka sendiri, yakni AI yang semakin canggih. Pertemuan tersebut mengundang perhatian luas karena Cina menegaskan bahwa teknologi AI tidak boleh dianggap sebagai “kuda pelarian,” sementara Amerika Serikat mengingatkan untuk tidak menggunakan AI sebagai alat sensor atau untuk menekan orang.
Dalam acara tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris, James Cleverly, yang memimpin pertemuan, menyoroti bahwa AI akan mengubah secara mendasar berbagai aspek kehidupan manusia. “Jika sebelumnya kita memerangi ancaman dari luar angkasa, kini kita harus bersatu menghadapi tantangan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri,” ujarnya. Cleverly menegaskan perlunya tata kelola global yang bijaksana karena AI tidak mengenal batas, dan menyoroti potensi AI dalam mengatasi perubahan iklim serta memberikan dampak positif pada ekonomi.
Namun, di tengah sorotan harapan AI, Cleverly juga memberikan peringatan yang tidak boleh diabaikan. Teknologi AI, yang telah mencapai tingkat kompleksitas tinggi, berpotensi memicu disinformasi dan mampu membantu aktor negara maupun non-negara dalam pencarian senjata yang berbahaya.
Pertemuan ini juga menyajikan pandangan dari para tokoh ternama, termasuk Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang menggarisbawahi konsekuensi serius yang dapat diakibatkan oleh penerapan AI, baik di bidang militer maupun non-militer, terhadap perdamaian dan keamanan global. Guterres bahkan mendukung seruan beberapa negara untuk membentuk badan PBB yang baru, yang bertujuan untuk mendukung upaya kolektif dalam mengatur perkembangan teknologi AI yang luar biasa ini. Model yang ditiru adalah pembentukan badan seperti Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, atau Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim.
Salah satu pernyataan menarik datang dari Duta Besar Cina untuk PBB, Zhang Jun, yang menggambarkan AI sebagai “pedang bermata dua.” Ia menekankan bahwa Beijing mendukung peran koordinasi pusat PBB dalam menetapkan prinsip-panduan untuk AI. “Seperti kita menciptakan sebuah senjata, AI memiliki potensi untuk menjadi ancaman atau menjadi pelindung. Hal ini tergantung pada bagaimana kita, manusia, menggunakannya dan mengatur pengembangannya dengan bijaksana,” jelas Zhang, sembari menekankan pentingnya menempatkan manusia dan kerjasama dengan AI sebagai fokus utama dalam mengatur perkembangan teknologi ini agar tidak melarikan diri dari kendali.
Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Jeffrey DeLaurentis, menggarisbawahi pentingnya kerjasama negara-negara dalam menghadapi risiko terkait hak asasi manusia yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan. “Dalam era ini, kami menemukan diri kami berhadapan dengan ciptaan kita sendiri, dan kami harus bersatu untuk menghadapinya,” ungkapnya kepada dewan.
Sementara kebanyakan negara merespons positif atas pertemuan ini, Rusia mempertanyakan perlunya pembahasan khusus tentang AI di Dewan Keamanan PBB. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy, menyampaikan bahwa perlu ada diskusi yang mendalam, berbasis ilmiah, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun, yang sebenarnya telah berlangsung di platform khusus.
Sebagai ciptaan yang semakin mengarah pada kecerdasan yang menakjubkan, AI menghadirkan tantangan baru bagi manusia. Pertemuan kritis ini mencerminkan kompleksitas isu dan urgensi kolaborasi global dalam menghadapi perkembangan teknologi yang tidak terbendung ini. Dalam perjalanan menuju masa depan AI, manusia harus bijaksana, tetap mengendalikan ciptaannya sendiri, sehingga teknologi ini tidak menjadi “kuda yang kabur” yang dapat mengancam stabilitas dan harmoni global.
