5 arahan Jokowi dalam mengatasi polusi udara di Jakarta, mulai dari rekayasa cuaca hingga upaya mitigasi perubahan iklim.
aksiografi.com – Presiden Joko Widodo telah menegaskan sejumlah perintah kepada para menteri dan gubernur untuk menghadapi masalah polusi udara. Masalah ini semakin mengkhawatirkan di Jakarta. Dalam sebuah rapat di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin lalu, 14 Agustus 2023, Jokowi mengungkapkan kekhawatiran terhadap kualitas udara di DKI Jakarta yang telah mencapai angka 156, dengan status tidak sehat.
Berdasarkan penuturan Jokowi, kondisi ini terjadi akibat kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, emisi dari transportasi, dan aktivitas industri di wilayah Jabodetabek, terutama di sektor manufaktur yang menggunakan batu bara.
“Saya punya beberapa catatan yang penting untuk menjadi perhatian semua kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama adalah langkah jangka pendek, yang harus dilakukan secepatnya untuk mengintervensi dan memperbaiki kualitas udara di wilayah Jabodetabek,” kata Jokowi.
Berikut adalah 5 arahan dari Presiden Jokowi:
1. Rekayasa Cuaca: Memicu Hujan untuk Menyegarkan Jakarta
Salah satu instruksi yang menarik perhatian dari Presiden Jokowi adalah permintaan untuk melaksanakan rekayasa cuaca dengan tujuan mengundang hujan di wilayah Jabodetabek. Konsep rekayasa cuaca merupakan suatu teknik untuk memanipulasi kondisi atmosfer guna mencapai hasil tertentu, dalam hal ini, menghasilkan presipitasi hujan.
Di tengah keprihatinan atas polusi udara yang semakin memburuk, upaya memancing hujan bukanlah suatu usaha yang sepele. Rekayasa cuaca melibatkan serangkaian teknik yang kompleks, seperti penyemaian awan dengan partikel-partikel pembeku atau bahan kimia yang dapat memicu pembentukan kristal es di dalam awan. Proses ini memungkinkan tetesan air di awan untuk tumbuh lebih besar dan akhirnya jatuh sebagai hujan.
Selain membantu membersihkan udara dari partikel-partikel pencemar, hujan juga dapat membantu mengurangi konsentrasi polutan udara dengan membawanya ke permukaan tanah. Namun, penggunaan rekayasa cuaca juga harus cermat karena dampak dan efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis awan, suhu, dan kelembapan udara.
Meskipun kontroversial, penggunaan rekayasa cuaca di beberapa negara dalam situasi-situasi tertentu menjadi pilihan tepat. Rekayasa cuaca dapat mengatasi kekeringan atau meminimalkan kerusakan akibat badai. Bagaimanapun, dalam kasus penggunaannya untuk mengatasi polusi udara, transparansi, regulasi yang ketat, serta analisis dampak lingkungan yang mendalam sangat penting.
Jika usaha rekayasa cuaca untuk memicu hujan di wilayah Jabodetabek berhasil, maka ini bisa menjadi langkah signifikan dalam membantu mengurangi dampak polusi udara di ibu kota. Namun, upaya ini harus diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang holistik dan komprehensif. Tujuannya untuk mengatasi akar permasalahan polusi udara serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan secara keseluruhan.
2. Regulasi Peningkatan Batas Emisi dan Pentingnya Ruang Terbuka Hijau
Salah satu instruksi yang diarahkan oleh Presiden Jokowi adalah tentang regulasi yang mendorong peningkatan batas emisi, khususnya di wilayah Jabodetabek. Inisiatif ini memiliki tujuan mendasar untuk mengurangi jumlah emisi gas berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer oleh kendaraan bermotor, industri, dan aktivitas manusia lainnya. Emisi gas seperti nitrogen dioksida (NO2), sulfur dioksida (SO2), dan karbon monoksida (CO) dapat menjadi penyebab utama polusi udara yang merugikan kesehatan manusia.
Peningkatan batas emisi ini dapat mencakup penetapan standar yang lebih ketat untuk kendaraan bermotor, pabrik, dan industri. Dengan menerapkan batas emisi yang lebih rendah, diharapkan jumlah polutan yang dilepaskan ke udara dapat dikurangi secara signifikan. Ini juga mendorong sektor-sektor industri dan transportasi untuk beralih ke teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
Selain peningkatan batas emisi, Presiden Jokowi juga mengimbau untuk memperluas area ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah area yang ditujukan untuk taman, taman bermain, taman rekreasi, dan lahan terbuka lainnya di tengah kota yang sering kali dikelilingi oleh perkembangan perkotaan yang padat. Keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting dalam menjaga kualitas udara dan kesejahteraan masyarakat perkotaan.
Ruang terbuka hijau memiliki beberapa manfaat signifikan dalam mengatasi polusi udara:
Penyerapan Polutan
Tumbuhan dalam ruang terbuka hijau dapat menyerap polutan dan partikel-partikel pencemar dari udara. Proses ini membantu membersihkan udara dan mengurangi konsentrasi zat-zat berbahaya.
Penyediaan Oksigen
Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Dengan adanya ruang terbuka hijau, pasokan oksigen di wilayah perkotaan dapat ditingkatkan. Hal ini juga dapat mengurangi potensi kesulitan pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara.
Penurunan Suhu
Vegetasi dalam ruang terbuka hijau dapat membantu menurunkan suhu udara di sekitarnya. Hal ini membantu mengurangi efek panas kota (urban heat island) yang dapat memperburuk kualitas udara.
Rekreasi dan Relaksasi
Ketersediaan ruang terbuka hijau juga memberikan tempat bagi masyarakat untuk beraktivitas fisik, berolahraga, atau sekadar bersantai. Ini berkontribusi pada kesejahteraan fisik dan mental.
Dengan menerapkan regulasi yang mendorong peningkatan batas emisi dan memperluas ruang terbuka hijau, diharapkan Jakarta dapat bergerak menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Ini adalah langkah penting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Work from Home dan Pendekatan Hybrid
Presiden Jokowi juga mengeluarkan arahan terkait pendekatan kerja dari rumah (Work from Home) dalam rangka mengurangi dampak polusi udara. Beliau menyadari bahwa implementasi kerja dari rumah membutuhkan alokasi anggaran yang sesuai. Dalam upaya mencari solusi yang seimbang antara efektivitas kerja dan pengurangan mobilitas, Jokowi menyampaikan gagasan untuk mendorong praktik kerja hibrida (hybrid work).
Dalam pandangan ini, kerja hibrida merujuk pada model di mana karyawan memiliki fleksibilitas untuk bekerja baik dari kantor maupun dari rumah. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah akan merangkul model ini dengan tujuan mengurangi jumlah pekerja yang harus berada di kantor setiap hari. Beliau berharap untuk melihat hasil dari rapat terbatas tersebut untuk menentukan proporsi yang optimal antara bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor.
Pendekatan kerja hibrida dapat memiliki berbagai manfaat, termasuk pengurangan mobilitas harian yang berarti, sehingga mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan kontribusi pada penurunan emisi. Dengan memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah sebagian waktu, polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, model ini juga dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, yang secara langsung mempengaruhi kualitas udara di daerah perkotaan.
Presiden Jokowi belum menentukan persentase pasti dari model kerja hibrida ini, tetapi usulan awalnya adalah kombinasi seperti 75 persen bekerja dari rumah dan 25 persen bekerja dari kantor. Ini memberikan gambaran awal tentang arah yang diinginkan oleh pemerintah dalam mempromosikan model kerja yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, keputusan ini juga akan mempertimbangkan kebutuhan operasional perusahaan, jenis pekerjaan, dan dinamika sektor-sektor tertentu.
Dengan merangkul pendekatan kerja hibrida, pemerintah berharap dapat mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi setiap hari, mengurangi kemacetan, dan berkontribusi pada upaya mengatasi polusi udara di wilayah Jabodetabek. Dengan demikian, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencari solusi yang holistik untuk masalah lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Beralih ke Transportasi Massal dan Peran LRT Serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Salah satu instruksi yang diberikan oleh Presiden Jokowi adalah tentang pentingnya beralih dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke transportasi massal yang lebih ramah lingkungan. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan raya. Banyaknya kendaraan pribadi menjadi salah satu penyumbang utama emisi gas berbahaya dan pencemar udara. Dengan mendorong penggunaan transportasi massal, diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap kualitas udara di Jabodetabek.
Dalam konteks ini, Presiden Jokowi memberikan contoh konkretnya dengan menyebut Light Rail Transit (LRT) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kedua sistem transportasi ini memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah polusi udara dan kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut.
Light Rail Transit (LRT)
LRT adalah sistem angkutan cepat berbasis rel yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar dengan waktu perjalanan yang lebih cepat. Penggunaan LRT dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya, yang pada gilirannya mengurangi emisi gas buang dan kemacetan lalu lintas. Selain itu, LRT juga beroperasi menggunakan tenaga listrik, yang lebih bersih dan ramah lingkungan ketimbang dengan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek infrastruktur dapat memberikan solusi efektif terhadap masalah transportasi dan polusi udara di wilayah Jabodetabek. Kereta ini akan menghubungkan Jakarta dengan Bandung dalam waktu yang relatif singkat. Dengan memberikan alternatif transportasi yang cepat dan efisien, proyek ini mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kereta cepat, yang lebih efisien dalam penggunaan energi dan menghasilkan emisi yang lebih rendah.
Dengan memberikan contoh nyata melalui proyek LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Presiden Jokowi memberikan dukungan konkret terhadap upaya memperkuat infrastruktur transportasi massal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di wilayah tersebut. Beralih ke transportasi massal adalah langkah penting dalam mengurangi tekanan pada lingkungan. Hal ini juga dapat meningkatkan mobilitas perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
5. Mitigasi Perubahan Iklim dan Peningkatan Kesadaran Publik
Instruksi terakhir Presiden Jokowi dalam upaya mengatasi polusi udara di wilayah Jabodetabek adalah mengenai penguatan mitigasi perubahan iklim. Ini mencakup langkah-langkah untuk mengurangi dampak dari aktivitas manusia terhadap perubahan iklim yang lebih luas, dengan fokus pada sektor industri dan pembangkit listrik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan.
Penguatan Pengawasan Industri dan Pembangkit Listrik
Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap sektor industri dan pembangkit listrik di wilayah Jabodetabek. Upaya ini untuk memastikan bahwa kegiatan industri dan produksi energi tidak hanya memenuhi standar lingkungan yang ketat, tetapi juga berkontribusi dalam pengurangan emisi gas berbahaya. Pengawasan yang lebih ketat di sektor ini dapat mendorong penggunaan teknologi bersih dan efisiensi energi.
Peningkatan Kesadaran Publik
Selain upaya di sektor industri, kesadaran publik juga menjadi aspek kunci dalam mengatasi polusi udara. Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai dampak polusi udara terhadap kesehatan dan lingkungan. Edukasi ini dapat menginspirasi individu untuk mengambil tindakan yang lebih ramah lingkungan. Misal mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mendukung transportasi massal, dan mengurangi konsumsi energi.
Dengan menekankan penguatan mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kesadaran publik, Presiden Jokowi mengakui bahwa upaya mengatasi polusi udara tidak hanya berfokus pada penanganan efek jangka pendek, tetapi juga melibatkan tindakan yang lebih luas dan berkelanjutan untuk menjaga kualitas udara dan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Mitigasi perubahan iklim memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak lebih lanjut terhadap lingkungan.
Dalam rapat ini, hadir beberapa tokoh penting, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, serta sejumlah menteri lainnya.
Kualitas udara Jakarta telah mencatat kondisi tidak sehat dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan dalam satu minggu terakhir, kualitas udara di ibu kota tidak sehat bagi kelompok sensitif. Prakiraan ini berdasarkan indeks kualitas udara (AQI) yang dikutip dari situs iqair.com.
Pada pukul 08.00 WIB, kualitas udara Jakarta sudah masuk kategori tidak sehat dengan nilai AQI 153. Prakiraan ini berlanjut hingga Sabtu, 19 Agustus 2023, yang mengindikasikan kualitas udara yang buruk bagi kelompok sensitif.
Menyongsong Masa Depan yang Lebih Hijau
Penekanan terhadap upaya mengurangi polusi udara mengarah pada pemanfaatan inovasi teknologi. Sensor-sensor polusi udara yang canggih mampu memberikan informasi real-time tentang kualitas udara. Analisis data yang cerdas juga memainkan peran penting dalam mengungkap pola polusi dan mengidentifikasi sumber-sumbernya.
Namun, implementasi teknologi ini juga memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor. Menurut Dr. Anisa Fitriani, pakar lingkungan, teknologi sensor dan analisis data memberikan terobosan penting dalam menangani polusi udara. Namun, tantangan seperti biaya dan pemeliharaan sensor serta kompleksitas analisis data harus diatasi. Solusinya membangun kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi akademis.
Inovasi teknologi membawa harapan baru dalam upaya menjaga kualitas udara Jakarta dan menjadikan kota ini lebih hijau dan berkelanjutan. Teknologi bukan hanya sekadar alat, tetapi juga kunci untuk memastikan kesehatan generasi mendatang.
