Desa merupakan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebuah desa jika memiliki data base maka desa itu dapat melakukan pembangunan dengan cepat.
Basis Data Terpadu (BDT) Pedesaan merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan di tingkat desa. Desa Bulp-Bulo menjadi desa percontohan di Kabupaten Barru dan Sulawesi Selatan oleh Kementerian Sosial. Program Perlindungan Sosial yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
BDT merupakan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
Skala Sulawesi Selatan Sulawesi Community Foundation (SCF) ditunjuk melakukan pendampingan melalui program Peduli. Workshop yang menghadirkan para kepala dusun, staf pemerintah desa, dan tokoh masyarakat dilaksanakan di Aula Kantor Desa, Sabtu (11/05/2019).
Baca Juga: Spirit Warga Kahayya adalah Modal Utama Mendesain Desa Witasa
Pada pertemuan itu Kepala Desa Bulo-Bulo, Abdul Rahman, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Bantuan Sosial (Bansos) seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Subsidi Beras (Rastra, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru seperti Fakir Miskin, Ekonomi Produktif dan bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Baik data Bansos maupun data Baznas diolah dalam database sehingga menjadi BDT. Hasil olahan database ini akan melahirkan informasi terkait penerima Bansos dan Baznas,” kata Abdul Rahman kepada peserta workhop.
Tujuan Program Basis Data Terpadu
Tujuan program Peduli ini untuk melakukan validasi BDT sebagai bahan advokasi Dinas Sosial sehingga penerima bantuan sosial tersalurkan dengan baik. “Hasil data olahan itu akan terlihat siapa menerima apa dan apakah tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan aturan,” jelas Abdul Rahman.
Program ini tidak akan berjalan jika kepala dusun tidak ikut terlibat dalam melakukan verifikasi data pada Aplikasi BDT.
“Agar program ini berjalan dengan baik, maka kepala dusun terlibat aktif melakukan verifikasi data sebab kepala dusunlah yang mengetahui persis kondisi dan status masyarakatnya,” saran Muh. Khaliq, operator desa.
Kepala dusun menyediakan data nama, alamat individu/keluarga/rumah tangga yang menerima program Bansos dan Baznas.
“Kami melakukan pendampingan dan pengawalan yang serius terkait BDT agar data dapat diuji tingkat validasinya,” kata Muliadi Makmur, Project Manager SCF Program Peduli.
Harapan kami, lanjut Muliadi Makmur, semua jenis bantuan sosial akan tersalurkan dengan baik. Program ini dapat dikembangkan pada bidang yang lebih luas karena BDT berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi. (MS)
