3 Januari Hari Departemen Agama yang sekarang bernama Kementerian Agama Republik Indonesia berusia 75 tahun pada 2021.
aksiografi.com—3 Januari adalah Hari Departemen Agama (Depag) yang kini bernama Kementerian Agama (Kemenag). Tahun ini, 2021, Kemenag berusia 75 tahun sejak didirikan 1946.
Sebelum kemerdekaan Indonesia, agama tidak terlepas dari perjuangan politik termasuk perjuangan mengusir penjajah. Khususnya peranan para ulama Islam yang mampu menyatukan semangat nasionalisme dalam meraih kemerdekaan Indonesia.
Di masa kekuasaan Belanda pada 1818, setelah bubarnya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), kegiatan keagamaan mendapat pengakuan kecuali jika agama mengganggu ketertiban umum.
Perjuangan Menuju Pembentukan Kemenag
Perjalanan menuju terbentuknya Depag mengalami berbagai rintangan baik dari pihak luar maupun dalam Islam sendiri. Pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPKUPKI) pada 11 Juli 1945, Mohammad Yamin adu argumen dengan anggota BPUPKI lainnya tentang pembentukan Kementerian Agama.
Mohammad Yamin mengusulkan perlunya pembentukan kementerian yang istimewa, berhubungan dengan agama dan memberi jaminan pelayanan kepada umat Islam. Namun kurang mendapat respons positif dari anggota BPUPKI lainnya. Mohammad Yamin tidak berhenti sampai di situ. Lalu, ia berusaha menyuarakan kembali pendapatnya pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berlangsung pada 19 Agustus 1945.
Hasilnya sama. Perjuangannya tidak mendapat tanggapan sama sekali seperti yang terjadi pada sidang BPUPKI sebelumnya. Hanya 8 orang saja yang menyetujui dan 19 orang lainnya tidak menyetujui. Ki Hadjar Dewantara salah seorang salah satu orang yang menolak usulan Yamin. Ia menganggap masalah agama adalah tugas Kementerian Dalam Negeri.
Perjuangan Yamin berhenti namun belum berakhir karena ternyata rekan-rekannya di anggota KNIP melanjutkan perjuangannya antara lain KH Abudardiri, KH Saleh Su’aidy, dan M. Sukoso selaku anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas melanjutkan perjuangan pembentukan Kementerian Agama. Mereka mengusulkan gagasan itu kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).
Usulan itu mendapat respons yang lebih baik. M. Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang juga anggota KNIP merespon dengan baik. Perjuangan itu berhasil. Pemerintah mengeluarkan ketetapan No.1/S.D. pada 3 Januari 1946. Isi ketetapan itu menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia, mengingat usul Perdana Menteri dan BP-KNIP, memutuskan mengadakan Departemen Agama. Berdasarkan keputusan itu juga menunjuk H. M. Rasjidi sebagai Menteri Agama untuk melakukan konsolidasi awal. Inilah yang melatari sehingga 3 Januari menjadi Hari Departemen Agama.
Aspek Pendidikan Agama
Perjuangan pendirian departemen ini juga berbuah pada sistem pendidikan Islam penuh oleh Depag. Depag berdampingan dengan Departemen Pendidikan yang mengelola sistem pendidikan sekuler nasional.
Sekolah dasar dan menengah masuk kategori madrasah, dengan komposisi 70 persen pendidikan sekuler dan 30 persen pendidikan agama, dan ijazahnya dianggap setara dengan sekolah sekuler. Diniyah proporsinya terbalik. Lulusannya akan berkarir di bidang agama dan semi-agama, serta Pendidikan Guru Islam yang mengajarkan 50 persen pendudukan sekuler dan 50 persen pendidikan agama.
Pendidikan Islam pada semua tingkatan berkembang di masa Orde Baru. Jumlah siswa sekolah menengah pertama meningkat menjadi 1,8 juta pada 1997-1998. Perguruan Tinggi Agama yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang sekarang menjadi UIN, pertama kali berdiri pada 1960. Pada 1990an IAIN sudah memiliki 14 cabang di seluruh Indonesia pada 1990-an. Pendidikan agama juga menjadi kewajiban di sekolah-sekolah sekuler.
Pada awalnya, departemen ini sepenuhnya Islam dan tujuan utamanya adalah memajukan Islam. Namun, dua puluh tahun kemudian, Januari 1965, ketika defenisi resmi agama diperluas untuk mengakui agama Hindu, Budha, Konfusianisme, selain Islam dan Kristen sebagai agama resmi, maka agenda politiknya berubah menjadi memajukan agama secara umum, walaupun Islam tetap menjadi bagian terbesar dari anggaran dan kekuatannya karena jumlah penganut yang terbesar di Indonesia sebagai mayoritas.
Setelah 1966, pada masa Orde Baru, departemen ini memiliki tugas baru, selain sebagai memajukan agama juga bertujuan “melindungi” rakyat dari paham komunisme.
Animisme yang Beralih Menjadi Hindu
Hanya sebagian kecil penduduk yang belum beragama secara resmi di Indonesia pada masa itu. Walaupun sebagiannya dengan ‘terpaksa’ mengakui kepercayaan masyarakat animisme seperti Dayak dan Toraja sebagai agama Hindu.
Mengapa masyarakat animisme lebih identik dengan Hindu. Awalnya, Depag tidak mengakui Hindu sebagai agama resmi. Praktik ritual Hindu lokal tidak mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu tidak terlepas dengan praktik ritualnya seperti Hindu di Bali yang lebih memperhatikan dewa-dewa loka pra Hindu daripada prinsip-prinsip filosofis yang berasal dari India.
Di masa kolonial Belanda, para pejabat mempelajari Hindu Bali dan melindungi dalam batas tertentu. Setelah kemerdekaan, Sukarno—yang ibunya adalah orang Bali, juga memainkan peran serupa. Di masa pemerintahan Soekarno, Depag tidak mengakui Hindu sebagai agama resmi karena Hindu tidak mengajarkan monoteis dan tidak memiliki ‘kitab suci atau nabi, sebagai ciri khas agama sebenarnya. Depag mengklasifikasikan agama Hindu dengan animisme, sehingga secara resmi membuka Bali bagi aktivitas penyebaran agama Islam dan Kristen di masa itu.
Umat Hindu Bali menanggapinya dengan membentuk Parisada Dharma Hindu Bali (PDHB) pada 1959. Tujuan pembentukan PDHB adalah melobi di tingkat pemerintahan untuk mendukung Hindu dan untuk menstandarkan, mendefinisikan, dan mendemokratisasi doktrin dan praktik Hindu di Bali.
Argumentasi bahwa agama Hindu mengakui adanya satu tuhan dalam bentuk Sang Hyang Widi membuat agama ini diakui secara formasl oleh Departemen Agama pada tahun 1962. Pada 1963 para pemuka agama Hindu merayakan ritual Eka Sasa Rudra, uparacara pembersihan selama dua bulan yang dilakukan satu abad sekali. Terakhir dilakukan pada abad ke-18. Namun gagal karena tiga minggu sebelum puncak ritual, Gunung Agung meletus pada 18 Februari 1963.
Dua tahun kemudian, 1964, PDHB berganti nama menjadi Parisada Hindu Dharma. Sejak 1965, agama Hindu berkembang pesat di luar Bali. Pertumbuhan agama Hindu itu terjadi di Jawa. Sejak 1967 banyak umat Islam abangan yang terkejut melihat peran santri dalam pembantaian di sana dan melihat adanya prospek penerapan hukum syariah yang lebih kaku, serta adanya dorongan juga oleh desakan pemerintah bahwa semua warga negara harus menganut sebuah agama. Islam abangan banyak berpaling memeluk agama Hindu sebagai agama Mahapahit. Selain itu juga, di banyak tempat yang masyarakatnya masih menganut kepercayaan animisme di Indonesia, melihat agama Hindu memberikan sarana yang mudah bagi pemerintah untuk mengakui kepercayaan tradisional komunitas-komunitas animisme seperti Dayak dan Toraja.
Pada 1969, Presiden Soeharto mengakui hak hukum penduduk Indonesia untuk mengganti agamanya. Mungkin karena fenomena yang terjadi di sekitar tahun 1960-an dan 1970-an banyak orang Islam yang menjadi penganut Kristen dan Hindu, terutama di Jawa. Kejadian itu tidak terlepas dari banyaknya bantuan luar negeri dari donatur agama tertentu untuk melakukan penyebaran agamanya di Indonesia.
Namun pada 1978, Depag mengeluarkan peraturan yang melarang penyebaran agama di kalangan penganut agama lain dan membatasi sejauh mana organisasi keagamaan lolak dapat menerima bantuan dari luar negeri.
